Penyelidikan Dugaan Korupsi Hibah Lahan Polri, Eks Wakapolri Oegroseno Penuhi Undangan Klarifikasi

Proses permintaan keterangan terhadap Oegroseno berlangsung cukup lama. Mantan perwira tinggi Polri tersebut menjalani proses klarifikasi sejak pukul 10.00 WIB hingga sekitar pukul 16.00 WIB. Dalam kurun waktu sekitar enam jam tersebut, penyelidik mengajukan sebanyak 17 pertanyaan kepada Oegroseno, di mana beberapa pertanyaan di antaranya memiliki sejumlah subpertanyaan yang mendalam mengenai proses hibah dan pengadaan lahan tersebut.

Duduk perkara kasus ini berkaitan erat dengan aturan mengenai pengelolaan aset negara. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, terdapat larangan untuk melakukan transaksi tukar guling aset di antara institusi pemerintah. Setelah proses hibah lahan selesai dilaksanakan pada tahun 2012, Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri mengajukan permohonan dukungan dana hibah kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan nilai total mencapai hampir Rp121 miliar.

Baca Juga

Kejagung Periksa Tujuh Perusahaan Terkait Kasus Dugaan TPPU Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah

Dana hibah senilai hampir Rp121 miliar tersebut kemudian dibagi ke dalam beberapa pos alokasi anggaran pembangunan. Sekitar Rp54 miliar digunakan untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana Sespim Polri yang berlokasi di Lembang, Jawa Barat. Selanjutnya, sebesar Rp44 miliar dialokasikan untuk perbaikan sarana dan prasarana fasilitas pendidikan di lingkungan Sepolwan dan Lemdiklat Polri. Sementara itu, sisa anggaran sebesar Rp25 miliar diperuntukkan bagi pembelian tanah guna memperluas aset barang milik negara di Sespim Polri.

Dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk Sespim Polri, perkiraan awal harga lahan ditetapkan sebesar Rp500 ribu per meter persegi. Dengan estimasi harga tersebut, kebutuhan anggaran untuk target lahan seluas 5 hektare diproyeksikan sebesar Rp25 miliar. Proses pembelian tanah ini dijalankan oleh panitia pengadaan tanah yang dibentuk melalui surat perintah yang ditandatangani oleh Oegroseno, dengan susunan personel panitia yang berasal dari unsur Logistik Polri. Pada realisasinya, Polri berhasil memperoleh lahan seluas 6,3 hektare, yang berarti terdapat kelebihan luas sebesar 1,3 hektare dari target awal.

Baca Juga

Jejak Staf KPK Asal Kepolisian dalam Kasus Pemerasan Bupati Pemalang

Terkait transaksi tersebut, Oegroseno menegaskan bahwa seluruh proses pembayaran telah diselesaikan secara penuh dan tidak ada aliran dana yang masuk ke kantong pribadinya maupun pihak lain. Ia juga mengungkapkan sempat ditawari uang tunai sebesar Rp1 miliar dan lahan seluas 1.000 meter persegi oleh pemilik tanah setelah transaksi selesai, namun ia menolak kedua tawaran tersebut. Lahan 1.000 meter persegi yang ditolaknya itu pada akhirnya diberikan oleh pemilik tanah kepada institusi Polri, yang kemungkinan menjadi bagian dari tambahan lahan 1,3 hektare yang diperoleh. Di sisi lain, proyek pengadaan tanah untuk perluasan aset Sespim ini diketahui belum pernah diaudit oleh pihak internal melalui Itwasum Polri maupun oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap