Guru SD di Buleleng Jadi Tersangka Kasus Pencabulan, Pemkab Usulkan Pemberhentian Sementara

Kepala Seksi Hubungan Masyarakat (Kasi Humas) Polres Buleleng, Iptu Yohana Rosalin Diaz, memberikan konfirmasi resmi mengenai perkembangan penanganan kasus hukum yang menjerat guru sekolah dasar ini. Dalam keterangannya pada hari Kamis (30/7), Iptu Yohana membenarkan bahwa MGAW telah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Sebelum penetapan status tersangka tersebut diumumkan secara terbuka, aparat kepolisian telah melakukan penangkapan terlebih dahulu. Tersangka MGWA ditangkap dan langsung ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Mapolres Buleleng sejak hari Selasa (28/7). Hingga saat ini, pihak kepolisian terus mendalami perkara tersebut dan menegaskan bahwa seluruh kasusnya masih dalam proses penyidikan mendalam oleh penyidik Polres Buleleng.

Baca Juga

Kurangi Beban Bantargebang, Pemprov DKI Siapkan 40 Hektare Lahan Pengolahan Sampah di Legok Banten

Kasus hukum yang melibatkan tenaga pendidik di lingkungan sekolah dasar ini juga langsung menuai perhatian dan tanggapan serius dari pihak eksekutif daerah. Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra, secara langsung mengusulkan agar pihak sekolah tempat pelaku mengajar segera mengambil tindakan administratif berupa pemberhentian sementara terhadap guru yang bersangkutan. Usulan pemberhentian sementara ini diajukan agar jalannya proses kegiatan belajar mengajar di sekolah tidak terganggu oleh adanya perkara hukum ini. Penangguhan atau pemberhentian sementara dari tugas mengajar ini diusulkan untuk terus berjalan sembari menunggu seluruh proses hukum yang sedang dihadapi tersangka selesai dan memperoleh keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Terkait dengan status kepegawaian dari tersangka MGAW, Bupati Sutjidra menjelaskan secara rinci mengenai status hukum administrasi yang bersangkutan. Diketahui bahwa MGAW memiliki status kepegawaian sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Namun, Bupati Sutjidra menegaskan bahwa status sebagai PPPK tersebut tidak akan menghalangi jalannya penerapan sanksi disiplin yang berlaku bagi aparatur pemerintah. Menurutnya, pegawai PPPK memiliki hak serta kewajiban yang setara dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada umumnya, sehingga sanksi disiplin yang dapat dijatuhkan pun memiliki ketentuan yang sama. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng baru akan menentukan langkah atau tindakan hukum administratif berikutnya terhadap status kepegawaian tersangka setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

Baca Juga

Pengunjung Rumah Hantu di Tulungagung Meninggal Dunia Setelah Keluar Wahana

Selain berfokus pada penegakan hukum terhadap pelaku dan penanganan status kepegawaiannya, Pemerintah Kabupaten Buleleng juga memberikan perhatian penuh terhadap penanganan korban yang masih berada di bawah umur. Pihak pemerintah daerah memastikan bahwa korban yang baru berusia 12 tahun tersebut telah mendapatkan pendampingan psikologis yang memadai. Proses pendampingan psikologis ini diberikan dan diawasi langsung oleh tim khusus dari Dinas Sosial Kabupaten Buleleng. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemulihan trauma serta kondisi mental korban pasca-kejadian, sekaligus memastikan hak-hak anak dan perlindungan terhadap korban tetap terpenuhi selama proses hukum ini berjalan.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap