Sebuah diskusi mengenai arah kebijakan energi nasional berlangsung di Jakarta pada Kamis (27/8/2026). Dalam dialog bertajuk "Mengunci Dekarbonisasi Industri dalam Rencana Umum Energi Nasional" tersebut, pemerintah didorong untuk memberikan kejelasan mengenai arah dekarbonisasi sektor industri pada Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) periode 2026-2035.
Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Satya Widya Yudha, menekankan pentingnya RUEN memiliki mekanisme penyesuaian target energi nasional dengan perkembangan kebutuhan riil. Menurutnya, peningkatan pasokan energi bersih harus berjalan selaras dengan pertumbuhan permintaan. Hal ini diperlukan agar kapasitas pembangkit yang dibangun memiliki sasaran pengguna yang jelas. Terkait target pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebesar 100 gigawatt peak (GWp) yang didorong oleh Presiden Prabowo Subianto, Satya menilai target tersebut dapat mengakselerasi RUEN tanpa harus mengubah skenario dasar yang telah disusun sebelumnya.
Shopee Gelar Kampanye 9.9 Super Shopping Day dengan Berbagai Promo Spesial
Tantangan mendasar dalam transisi energi ini juga diungkapkan oleh Director of Legal Affairs Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Zakiul Fikri. Ia menyoroti perlunya menutup celah antara perencanaan dan implementasi di lapangan. Zakiul menyarankan agar RUEN menetapkan skala prioritas sektor industri yang akan didekarbonisasi, mengingat setiap sektor memiliki karakteristik serta tingkat kesulitan transisi yang berbeda. Selain itu, ia mengingatkan bahwa keberhasilan dekarbonisasi tidak boleh hanya diukur dari besarnya kapasitas energi terbarukan yang dibangun, melainkan harus dihitung dari seberapa signifikan emisi dari penggunaan energi fosil di sektor industri berhasil dikurangi.
Menteri Koperasi Dorong Revitalisasi Benteng Van Der Wijck Kebumen
Aspek regulasi yang kerap menjadi kendala turut disoroti oleh Associate Principal Energy Shift Institute, Ahmad Zuhdi Dwi Kusuma. Ia menyatakan bahwa RUEN harus menjadi landasan hukum yang kokoh bagi kebijakan-kebijakan turunannya demi mencegah tumpang tindih regulasi. Ahmad mengingatkan agar penyusunan RUEN tidak sekadar dikejar cepat, sementara aturan di tingkat bawahnya masih saling bertabrakan.
