Pembangunan Fisik IKN Tahap II Dikebut, Otorita Kejar Target Ibu Kota Politik 2028

Salah satu kegiatan monitoring dan evaluasi berkala tersebut baru saja diselenggarakan pada hari Selasa, 14 Juli 2026. Pertemuan koordinasi ini bertempat di Multifunction Hall, Gedung Kemenko 1, yang berada di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Pertemuan tersebut menjadi wadah penting bagi seluruh pihak untuk menyelaraskan langkah, mengatasi kendala di lapangan, serta memastikan kualitas pengerjaan proyek tetap terjaga dengan baik.

Baca Juga

Gubernur Bobby Nasution Hadiahi Caroline Nababan Rumah dan Beasiswa Kuliah

Dalam hal pendanaan, keberlanjutan pembangunan di IKN ditopang oleh tiga skema pembiayaan yang saling melengkapi. Skema pertama adalah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang pelaksanaannya langsung dilakukan oleh kementerian terkait. Skema kedua juga bersumber dari APBN namun diimplementasikan melalui mekanisme Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Sedangkan skema ketiga sepenuhnya mengandalkan investasi dari sektor swasta yang masuk untuk membangun berbagai fasilitas pendukung di kawasan tersebut.

Khusus untuk pembangunan yang didanai melalui APBN, pelaksanaannya dijalankan secara kolaboratif. Otorita IKN selaku pengelola wilayah tidak bekerja sendirian, melainkan mendapat dukungan penuh dari kementerian teknis, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Sinergi antarlembaga ini diharapkan dapat mempercepat penyelesaian berbagai infrastruktur dasar dan fasilitas publik yang sangat dibutuhkan.

Melalui dana APBN yang dikelola langsung oleh Otorita IKN, saat ini terdapat total 40 paket pekerjaan fisik yang menjadi tanggung jawab lembaga tersebut. Dari keseluruhan paket pekerjaan fisik tersebut, perkembangannya terbagi ke dalam beberapa tahapan. Rinciannya adalah sebanyak 9 paket pekerjaan telah dinyatakan selesai pengerjaannya pada tahun 2025. Selanjutnya, sebanyak 15 paket pekerjaan saat ini masih berada dalam tahap konstruksi aktif di lapangan, dan sisa 16 paket pekerjaan lainnya masih dalam tahap persiapan lelang.

Baca Juga

Istana dan Menteri Perdagangan Beri Tanggapan Soal Pemasangan Pagar Tinggi di Sejumlah Mal

Paket-paket pekerjaan fisik yang saat ini sedang berada dalam proses konstruksi mencakup berbagai infrastruktur krusial bagi keberlangsungan pusat pemerintahan. Beberapa di antaranya meliputi pembangunan gedung perkantoran, kawasan yudikatif dan legislatif, jaringan jalan penghubung, embung, kolam retensi untuk pengendalian air, hingga jaringan perpipaan air minum untuk memenuhi kebutuhan dasar kawasan tersebut.

Menanggapi percepatan ini, Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, memberikan penegasan penting terkait standar pengerjaan di lapangan. Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa upaya percepatan pembangunan fisik ini sama sekali tidak boleh mengorbankan aspek-aspek mendasar. Menurutnya, proses pengerjaan di lapangan harus tetap mengedepankan keselamatan kerja bagi seluruh pekerja konstruksi serta secara konsisten menjaga kualitas hasil pembangunan agar tetap kokoh dan sesuai dengan standar yang telah direncanakan.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap