Para kiai sepuh Nahdlatul Ulama (NU) menyerukan agar seluruh peserta Muktamar ke-35 NU menjaga martabat organisasi dan menghindari segala bentuk pertikaian. Seruan ini lahir dari pertemuan para ulama senior yang digelar di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, pada Rabu (26/8) siang.
Pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih satu jam tersebut dihadiri oleh sejumlah kiai sepuh, di antaranya Mustasyar PBNU KH Ma’ruf Amin, KH Anwar Manshur, dan KH Abdullah Kafabihi Mahrus dari Lirboyo. Hadir pula KH ‘Athoillah Sholahuddin Anwar, KH Mu’adz Thohir dari Kajen, KH Abdullah Ubab Maimoen dari Rembang, serta KH Muhibbul Aman Aly dari Pasuruan.
Hasil dari musyawarah tersebut merumuskan tujuh poin tausiah yang ditujukan kepada muktamirin (peserta muktamar) dan Presiden Prabowo Subianto. Poin-poin tausiah ini dibacakan langsung oleh KH Muhibbul Aman Aly setelah pertemuan selesai.
Kebakaran Rumah di Muara Angke, Dua Warga Terluka

Dalam tausiah tersebut, poin pertama dan kedua menekankan agar muktamirin senantiasa menjaga adab serta akhlakul karimah, sekaligus menjalankan musyawarah dengan akal sehat dan hati yang jernih. Poin ketiga mendesak agar martabat Ahlul Halli wal 'Aqdi (AHWA) dilindungi dari segala bentuk transaksi, tekanan, atau rekayasa dalam proses penentuannya. Sementara itu, poin keempat menegaskan posisi muktamirin sebagai pemegang kedaulatan yang hak-haknya dalam berpendapat dan menentukan pilihan wajib dihormati.
Selanjutnya, poin kelima mengimbau pemerintah, kekuatan politik, dan pihak luar untuk menghormati kemandirian NU serta kedaulatan muktamar. Pada poin keenam, para kiai menyatakan kepercayaan mereka kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga independensi ini, sekaligus meminta tindakan tegas terhadap pejabat yang melakukan intervensi. Sebagai penutup, poin ketujuh menyatakan kesiapan para kiai untuk bertemu langsung dengan Presiden guna menyampaikan keprihatinan mereka terkait pelaksanaan muktamar.
Kebakaran di Pluit Penjaringan Padam, 60 Rumah Hangus Terbakar

Mustasyar PBNU KH Ma’ruf Amin mengingatkan pentingnya tanggung jawab muktamirin dalam menentukan pemimpin NU ke depan. Ia menegaskan bahwa memilih pemimpin padahal mengetahui ada kandidat lain yang lebih baik merupakan bentuk khianat kepada Nabi dan para pendiri NU, terlebih jika pilihan tersebut didasari oleh kepentingan tertentu yang justru akan menambah dosa.






