Alasan Pemerintah Naikkan Tukin Pegawai Kemhan dan Prajurit TNI hingga 90 Persen

Dalam penjelasannya, perwakilan Kementerian Pertahanan, Wisnu, memaparkan bahwa keputusan untuk menaikkan besaran tunjangan kinerja ini mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Berdasarkan aturan tersebut, sebuah instansi pemerintah diperbolehkan untuk mengajukan penyesuaian tunjangan kinerja hingga mencapai 90 persen jika telah berhasil memenuhi sejumlah persyaratan ketat yang ditetapkan.

Baca Juga

Krisis Air Bersih Landa Kabupaten Bandung, BPBD Intensifkan Distribusi Bantuan ke Wilayah Terdampak

Salah satu syarat utama yang harus dipenuhi oleh instansi tersebut adalah memiliki indeks Reformasi Birokrasi dengan nilai minimal 80. Berdasarkan penilaian terbaru yang dilakukan, Kementerian Pertahanan bersama Tentara Nasional Indonesia saat ini telah berhasil melampaui ambang batas tersebut dengan meraih skor indeks Reformasi Birokrasi sebesar 80,002. Keberhasilan pencapaian indeks ini menjadi salah satu dasar kuat bagi pemerintah untuk menyetujui usulan kenaikan tunjangan kinerja tersebut.

Tidak hanya fokus pada indeks Reformasi Birokrasi, instansi yang mengajukan kenaikan juga diwajibkan untuk memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Persyaratan ini mengharuskan perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian minimal selama tiga tahun berturut-turut. Dalam hal ini, Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia telah menunjukkan kinerja laporan keuangan yang sangat baik dengan berhasil meraih opini tersebut dari Badan Pemeriksa Keuangan sebanyak lima kali berturut-turut.

Baca Juga

Motif Penculikan Anak di Makassar, Diduga Jadi Jaminan Arisan Online Rp300 Juta

Mengenai mekanisme pembagiannya, besaran tunjangan kinerja yang baru ini tidak diatur berdasarkan pangkat bintang empat, melainkan disesuaikan berdasarkan jabatan yang diemban oleh masing-masing personel. Berdasarkan lampiran yang ada pada Perpres tersebut, Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, dan Kepala Staf Angkatan Udara ditetapkan akan menerima tunjangan kinerja sebesar Rp48.613.500 per bulan.

Sementara itu, untuk posisi Kepala Staf Umum Tentara Nasional Indonesia, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Wakil Kepala Staf Angkatan Laut, serta Wakil Kepala Staf Angkatan Udara, besaran tunjangan kinerja yang ditetapkan adalah senilai Rp44.874.000 setiap bulannya. Untuk menindaklanjuti aturan ini, saat ini pihak terkait sedang menyusun draf Peraturan Menteri Pertahanan dan Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia sebagai aturan turunan yang merinci pelaksanaan teknis penyesuaian tunjangan kinerja 90 persen tersebut berdasarkan acuan Peraturan Presiden Nomor 42 dan Nomor 43 Tahun 2026.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap