Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan, meminta Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk segera mengambil langkah nyata dalam mengendalikan populasi monyet ekor panjang (Macaca fascicularis). Desakan ini disampaikan di Jakarta pada Rabu, 12 Agustus 2026. Langkah tersebut dinilai mendesak menyusul meningkatnya laporan mengenai kerusakan lahan pertanian dan perkebunan milik warga, serta adanya kasus serangan satwa tersebut terhadap masyarakat di beberapa daerah.
Menurut Johan Rosihan, upaya pengendalian populasi monyet ekor panjang ini tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Ia menegaskan bahwa pengendalian tersebut harus memiliki dasar hukum yang kuat, didukung oleh kajian ilmiah yang mendalam, bersifat terukur, serta tetap memenuhi prinsip-prinsip kesejahteraan satwa. Hal ini penting karena monyet ekor panjang tergolong sebagai satwa sinantropik. Spesies ini memiliki kemampuan adaptasi yang sangat tinggi terhadap lingkungan manusia, termasuk dalam memanfaatkan sumber makanan yang berada di sekitar permukiman warga dan lahan pertanian mereka.
LRT Jakarta Rute Kelapa Gading-Manggarai Ditargetkan Beroperasi Mulai 26 Agustus 2026
Konflik antara manusia dan monyet ekor panjang ini telah memicu sejumlah insiden nyata di lapangan. Sebagai contoh, pada awal tahun 2026, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Timur tercatat menangani kasus di mana seekor monyet ekor panjang melukai seorang balita di Jember. Selain itu, kasus gigitan serupa juga dilaporkan terjadi di Gresik, yang akhirnya berujung pada evakuasi satwa tersebut dari wilayah permukiman warga. Untuk mengatasi masalah yang terus berulang ini, Johan mendorong Kemenhut agar melakukan kajian mendalam mengenai populasi serta daya dukung habitat secara serius. Kajian ini dinilai krusial untuk memetakan lokasi-lokasi yang memiliki konflik berulang antara satwa dan manusia.
Di sisi lain, Komisi IV DPR RI juga menaruh perhatian pada isu-isu kehutanan dan lingkungan hidup lainnya di Indonesia. Terkait dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Kemenhut mengungkapkan bahwa Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk mengatasi kebakaran di Gunung Bromo belum dapat dilaksanakan. Hal ini disebabkan oleh minimnya ketersediaan awan konvektif di wilayah tersebut. Saat ini, Gunung Bromo menjadi satu-satunya taman nasional yang ditutup secara total demi kelancaran pemadaman karhutla secara masif. Anggota Komisi IV DPR RI lainnya, Daniel Johan, turut mendorong penggunaan metode water bombing dan teknologi drone guna mempercepat pemadaman di kawasan taman nasional yang sulit dijangkau oleh tim darat. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR, Alex Indra Lukman, meminta BNPB untuk memetakan dampak El Nino 2026 demi mencegah karhutla dan melindungi keselamatan petugas di lapangan.
Petrokimia Gresik Hadirkan Inovasi GladiAgro untuk Pulihkan Kesuburan Tanah Pertanian
Selain penanganan konflik satwa dan kebakaran hutan, komitmen terhadap kelestarian lingkungan juga ditunjukkan melalui penetapan Program ASRI sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), yang mencerminkan perhatian besar Presiden Prabowo terhadap kualitas lingkungan hidup. Program ini didukung oleh jaringan yang telah menyediakan sekitar 70 juta bibit tanaman per tahun untuk menyukseskan program penghijauan nasional. Di bidang ketahanan pangan dan pengawasan lingkungan, Komisi IV DPR RI juga aktif melakukan kegiatan lapangan. Mereka melakukan kunjungan spesifik ke Desa Wonosari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, untuk menghadiri panen raya padi demplot seluas 30 hektare pada Jumat (10/7). Komisi IV juga telah membentuk tim investigasi khusus untuk meninjau dampak lingkungan dan sosial dari pembuangan tailing oleh PT Freeport Indonesia di Timika, Papua Tengah.
