Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk mempercepat digitalisasi pendidikan di lingkungan Nahdlatul Ulama (NU). Dalam upaya tersebut, Presiden berjanji akan menyalurkan bantuan berupa layar interaktif panel untuk sekolah-sekolah serta pondok pesantren yang berada di bawah naungan organisasi Islam tersebut. Tidak tanggung-tanggung, bantuan teknologi pendidikan ini ditargetkan akan menyasar ruang-ruang kelas secara langsung.
Setiap ruang kelas yang masuk dalam program ini direncanakan akan menerima bantuan sebanyak empat unit layar interaktif panel. Upaya ini diharapkan dapat mendukung proses belajar mengajar secara digital di lingkungan pendidikan NU, sehingga kualitas fasilitasnya setara dengan lembaga pendidikan lainnya.
Permintaan Maaf atas Keterlambatan
Pernyataan dan komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto saat membuka Muktamar ke-35 NU. Agenda nasional ini diselenggarakan di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Pembukaan muktamar tersebut berlangsung pada Rabu (28/6).
Empat Kebakaran Landa Depok dalam Empat Hari, Kerugian Capai Ratusan Juta
Di hadapan para peserta muktamar dan tokoh NU, Presiden Prabowo menyampaikan permohonan maaf secara langsung. Langkah ini diambil karena ia menyadari bahwa hingga saat ini masih banyak sekolah dan pondok pesantren di bawah naungan Nahdlatul Ulama yang belum menerima bantuan fasilitas layar interaktif panel tersebut. Presiden menegaskan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan hambatan yang terjadi agar bantuan dapat segera tersalurkan.
Kendala Administrasi Lintas Kementerian
Dalam penjelasannya, Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa keterlambatan distribusi alat digitalisasi pendidikan ini bukan disebabkan oleh kelalaian kinerja kementerian terkait. Kendala tersebut murni terjadi karena adanya persoalan administrasi antar-kementerian.
Secara khusus, Presiden Prabowo pasang badan untuk membela Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Ia menegaskan bahwa keterlambatan pengiriman bantuan ini bukanlah kesalahan dari kementerian tersebut.
Daftar Gerbang Tol Ditutup dan Rute Transjakarta Terdampak Demo di Jakarta
Hal ini dikarenakan adanya pembagian wewenang dalam pengelolaan lembaga pendidikan di Indonesia. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memiliki tanggung jawab untuk mengurus sekolah-sekolah negeri. Sementara itu, sekolah-sekolah di bawah naungan NU secara administratif diurus oleh Menteri Agama. Perbedaan jalur birokrasi dan administrasi inilah yang kemudian memicu hambatan dalam proses penyaluran bantuan.
Meskipun terdapat perbedaan jalur administrasi antar-kementerian tersebut, Presiden Prabowo memberikan jaminan penuh kepada keluarga besar NU. Ia menggaransi bahwa seluruh ruang kelas di sekolah-sekolah NU akan menerima fasilitas layar interaktif panel yang sama persis dengan yang diterima oleh sekolah-sekolah negeri. Pemerintah akan berupaya menyelesaikan kendala administratif ini agar proses digitalisasi pendidikan di pesantren dan sekolah NU dapat segera terealisasi secara merata.
