Menu Sederhana dan Sel Tanpa Keistimewaan untuk Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah

Kehidupan barunya di dalam rutan berjalan apa adanya, jauh dari kemewahan jabatan masa lalu. Menurut penuturan kuasa hukumnya, Febri Diansyah, kliennya tidak mendapatkan perlakuan khusus dan harus membaur dengan tahanan lain. Menu sarapan yang disantapnya pun sama persis dengan menu narapidana biasa, seperti sepiring nasi putih yang disajikan bersama bihun, telur, dan segelas teh hangat. Pengacara memastikan bahwa standar fasilitas yang diperoleh Febrie sepenuhnya mengikuti regulasi ketat yang berlaku di Rutan KPK tanpa ada pengecualian.

Also Read

Mahkamah Agung AS Kembalikan Kasus Moderasi Konten Media Sosial ke Pengadilan Rendah

Selain harus beradaptasi dengan lingkungan rutan, Febrie juga telah mulai menjalani proses hukumnya secara aktif. Ia dilaporkan telah merampungkan pemeriksaan perdana dengan menjawab sekitar 20 hingga 30 pertanyaan yang diajukan oleh tim penyidik. Pertanyaan-pertanyaan awal tersebut masih berkisar pada hal-hal umum, seperti konfirmasi identitas diri serta rekam jejak kariernya selama bertugas di korps adhyaksa. Pihak kuasa hukum mengklaim bahwa kliennya bersikap sangat kooperatif dalam mengikuti seluruh rangkaian proses hukum dan penahanan tersebut.

Prosedur kunjungan pun harus dilalui sesuai dengan protokol rutan yang ketat. Pada awal masa penahanannya, Febrie sempat diisolasi sementara dan tidak diperkenankan menerima kunjungan dari pihak luar, baik dari keluarga maupun penasihat hukumnya. Ia baru diizinkan bertemu dengan pembela hukumnya setelah melewati hari ketiga penahanan. Sementara itu, mengenai status penahanannya, pihak KPK menegaskan bahwa meskipun Febrie dititipkan di rutan mereka, kewenangan hukum sepenuhnya tetap berada di tangan penyidik Kejaksaan Agung.

Also Read

Polisi Buru Rekan Kerja Terduga Pelaku Pembunuhan Satu Keluarga di Palu

Terkait dengan tudingan kriminalisasi yang sempat dilontarkan oleh pihak Febrie, lembaga antirasuah memberikan tanggapan dingin. Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan keyakinannya bahwa Kejaksaan Agung telah bekerja secara profesional dan memiliki dasar hukum yang kuat sebelum menetapkan Febrie sebagai tersangka. Terlebih lagi, penanganan kasus ini tidak berjalan di ruang hampa karena turut dipantau ketat oleh berbagai lembaga pengawas, termasuk Kedeputian Koordinasi dan Supervisi KPK, Kortas, hingga Komisi Kejaksaan.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap