KPK Tangkap 21 Orang dalam OTT di Pemalang, Bupati Anom Widiyantoro Dibawa ke Jakarta

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa dari 21 orang yang diamankan, sebaran penangkapannya terbagi di tiga wilayah terpisah. Sebanyak 15 orang ditangkap di Kabupaten Pemalang, 5 orang diamankan di Jakarta, dan 1 orang lainnya diringkus di Purworejo. Dari keseluruhan pihak yang diamankan, KPK menjadwalkan 12 orang di antaranya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Saat ini, seluruh pihak yang ditangkap masih berstatus sebagai terperiksa. Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro, dilaporkan telah tiba di gedung KPK terlebih dahulu dibandingkan dengan rombongan terperiksa lainnya yang dibawa dari daerah. Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, KPK memiliki waktu maksimal 1x24 jam sejak penangkapan untuk menentukan status hukum dari masing-masing pihak yang terjaring dalam operasi tangkap tangan ini.

Baca Juga

Presiden Prabowo Subianto Dijadwalkan Hadiri Akad Massal KPR Sejahtera FLPP di Batang

Penyelidikan tertutup yang dilakukan oleh KPK ini menyasar dugaan penerimaan sejumlah uang oleh Bupati Pemalang. Kasus ini disinyalir mencakup dua klaster dugaan korupsi, yakni penerimaan terkait proyek-proyek di Kabupaten Pemalang serta dugaan jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang. Mengenai kepastian konstruksi hukum perkara ini, Budi Prasetyo menjelaskan bahwa KPK akan membahas dan memaparkan lebih lanjut dalam forum ekspose (gelar perkara) untuk menentukan apakah kasus ini masuk dalam kategori penyuapan atau pemerasan.

Penangkapan Bupati Pemalang ini memicu keprihatinan mendalam dari Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi. Ia menyayangkan kejadian ini karena menambah daftar panjang kepala daerah di wilayahnya yang terjerat kasus korupsi. Tercatat, sudah ada lima kepala daerah di Jawa Tengah yang terjaring operasi tangkap tangan oleh KPK selama masa kepemimpinannya. Luthfi menegaskan bahwa bupati dan wali kota sebenarnya memiliki kewenangan penuh atas pengelolaan pemerintahan serta anggaran di daerah masing-masing, sementara gubernur hanya bertindak sebagai koordinator dan pengawas tugas pokok mereka.

Baca Juga

Musim Kemarau, Damkar Kota Serang Hampir Setiap Hari Terima Laporan Kebakaran Lahan

Lebih lanjut, Ahmad Luthfi menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah Jawa Tengah. Langkah-langkah preventif tersebut meliputi pelaksanaan retret khusus, koordinasi intensif dengan Deputi Bidang Pencegahan KPK, hingga penandatanganan nota kesepahaman (MOU) terkait komitmen antikorupsi. Kendati upaya pencegahan telah dilakukan secara berkala, kasus korupsi di tingkat kepala daerah masih kembali terjadi, yang kini menyeret pimpinan daerah Pemalang ke proses hukum di Jakarta.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap