Kementerian Perhubungan (Kemenhub) resmi memberikan izin khusus bagi pengoperasian pesawat asing untuk mendukung upaya pemadaman serta penanganan dampak bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan. Langkah ini diambil guna memperkuat armada udara dalam mengatasi penyebaran titik api secara cepat.
Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Lukman F Laisa, menyatakan bahwa pihaknya telah memproses sebanyak 35 izin khusus untuk penggunaan pesawat udara dengan registrasi asing tersebut. Armada ini nantinya akan dioptimalkan untuk melakukan pengeboman air (water bombing) serta pemantauan udara di area terdampak.
Fleksibilitas Reposisi dan Pengawasan Kelaikudaraan
Pesawat udara asing yang telah mengantongi izin khusus ini memiliki fleksibilitas untuk dipindahkan ke lokasi bencana lain yang membutuhkan dukungan darurat. Kebijakan pemindahan lokasi ini mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP. 9 Tahun 2021 tentang Otorisasi Pengoperasian Pesawat Udara Asing.
TV & AC Lagi Banting Harga, Yuk Serbu Transmart Full Day Sale!
Untuk mempermudah mobilisasi di lapangan, operator pesawat cukup menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) dalam waktu 1 x 24 jam terkait reposisi tersebut. Proses birokrasi yang ringkas ini diharapkan dapat mempercepat respons penanganan kebakaran saat situasi di lapangan berubah dinamis.
Meskipun diberikan izin khusus, aspek keselamatan penerbangan tetap diawasi secara ketat. Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara menjalankan fungsi pengawasan serta sertifikasi terhadap aspek kelaikudaraan armada asing tersebut. Pengawasan ini mencakup pemeriksaan kelayakan teknis apabila terdapat modifikasi khusus pada pesawat yang diperlukan untuk mendukung operasional pemadaman karhutla.
Setelah seluruh aspek sertifikasi dan persyaratan teknis dinyatakan terpenuhi, pelaksanaan operasi penerbangan sepenuhnya menjadi tanggung jawab operator. Operasional pesawat wajib mematuhi ketentuan dan otorisasi yang tercantum dalam Air Operator Certificate (AOC) yang dimiliki oleh masing-masing operator.
Tangga Lipat Aluminium Turun Harga Jadi Rp1,19 Juta di Transmart Hari Ini
Penentuan Lokasi dan Jaminan Ruang Udara
Penempatan armada serta pelaksanaan misi pemadaman di lapangan akan disesuaikan dengan kebutuhan riil penanganan bencana di lapangan. Ditjen Hubud terus melakukan koordinasi erat dengan berbagai lembaga berwenang, termasuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), pemerintah daerah, serta instansi atau pihak penyewa yang mendatangkan pesawat tersebut.
Selain memastikan kesiapan armada dan legalitas perizinan, Ditjen Hubud juga berkomitmen untuk menjamin ketersediaan ruang udara yang aman guna mendukung kelancaran aktivitas pemadaman karhutla dari udara. Langkah ini penting untuk mencegah terjadinya gangguan ruang udara dengan penerbangan komersial reguler di wilayah Kalimantan selama operasi penanggulangan bencana berlangsung.
