Buronan Korupsi Kredit Bank Sumut Senilai Rp2,2 Miliar Ditangkap di Jakarta

Berdasarkan hasil pemeriksaan komprehensif, para ahli perhitungan kerugian negara menyatakan bahwa kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para tersangka dalam kasus ini mencapai jumlah yang cukup besar. Total kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dalam kasus pencairan kredit bermasalah ini dinyatakan mencapai lebih dari Rp2,2 miliyar.

Rizaldi dari pihak kejaksaan menyebutkan bahwa Farah sebenarnya telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini pada tanggal 5 Januari 2026. Namun, ketika proses penyidikan sedang berjalan aktif, tersangka justru memilih untuk melarikan diri dari panggilan hukum. Akibat tindakan tidak kooperatif tersebut, pihak penyidik kejaksaan memutuskan untuk memasukkan nama Farah ke dalam daftar pencarian orang (DPO) atau menetapkannya sebagai buronan resmi.

Penyidikan kasus korupsi pencairan kredit ini juga menyeret pihak internal dari PT Bank Sumut sendiri. Tim penyidik kejaksaan sebelumnya telah menetapkan seorang Analis Kredit PT Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Krakatau Medan yang diidentifikasi dengan inisial LPL sebagai tersangka. Proses hukum terhadap LPL telah berjalan lebih dahulu, di mana ia telah divonis bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan atas keterlibatannya dalam penyimpangan kredit tersebut.

Baca Juga

Diduga Libatkan Anak dalam Promosi Vape, YouTuber Bigmo Diadukan ke Polda Metro Jaya

Setelah ditangkap di apartemennya di Jakarta, Farah langsung dibawa oleh tim kejaksaan menuju kantor Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara di Medan. Rizaldi menambahkan bahwa setibanya di Medan, tersangka langsung menjalani serangkaian pemeriksaan sebelum akhirnya ditahan. Pihak kejaksaan memutuskan untuk menahan Farah di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IA Tanjung Gusta Medan selama proses hukum selanjutnya berlangsung.

Dalam kasus ini, tersangka Farah Hasmina Harahap dijerat dengan pasal berlapis undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ia dikenakan Pasal 2 ayat (1) Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 20 huruf c KUHP serta Pasal 603 Subsidair Pasal 604 KUHP.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap