Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengusulkan penyediaan gudang logistik mandiri di setiap kabupaten dan kota di Indonesia sebagai stok penyangga (buffer stock). Langkah ini dirancang agar pemerintah daerah dapat menyalurkan bantuan secara instan pada jam-jam pertama setelah bencana tanpa harus bergantung pada kiriman pemerintah pusat.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyampaikan usulan tersebut langsung kepada Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (26/8). Urgensi penguatan logistik di tingkat daerah ini berkaca pada penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT). Menurut Suharyanto, banyak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tidak mampu merespons cepat lantaran kondisi gudang logistik mereka yang kosong. Selama ini, walaupun BNPB berupaya tiba di lokasi bencana dalam waktu 1x24 jam, pengiriman logistik bervolume besar dari pusat tetap memakan waktu.
Prabowo Kunjungi Tenda Pengungsi Korban Gempa di Nagekeo
Menanggapi usulan tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyambut positif namun menyarankan agar skema ini dihitung secara nasional di tingkat provinsi. Tujuannya agar setiap gubernur memiliki gudang logistik dan kesiapan pangan sendiri. Hal ini menyoroti perbedaan instrumen kesiapan; saat ini kapasitas BNPB di pusat dinilai sangat kuat, namun instrumen fisik siap salur di tingkat gubernur maupun bupati masih lemah. Terlebih lagi, secara struktural BNPB tidak memiliki hubungan komando langsung dengan BPBD.
Melalui skema buffer stock ini, pemerintah daerah diposisikan sebagai garda terdepan (first responder) untuk mendistribusikan kebutuhan dasar seperti makanan, selimut, dan tenda. Sementara itu, BNPB akan bertindak sebagai pendukung untuk logistik skala besar. Di NTT sendiri, yang diguncang gempa sebanyak 7.259 kali sejak 15 Agustus hingga Selasa (25/8), BNPB memastikan stok logistik mencukupi setelah melakukan survei udara pascagempa berkekuatan M7,7. Tantangan utama di NTT kini bergeser pada distribusi last-mile ke posko pengungsian mandiri di pelosok.
Prabowo Terima Laporan, Banyak Warga NTT Ngungsi Takut Gempa Susulan
Selain penanganan gempa, kesiapan anggaran penanggulangan bencana juga menjadi sorotan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan kesiapan anggaran sebesar Rp5 triliun di BNPB khusus untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), seraya memperingatkan agar tidak ada penggelembungan anggaran (mark-up). Terkait karhutla, BNPB juga mengimbau masyarakat di wilayah terdampak untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan.
