Perkuat Pengawasan Pembayaran Digital, BI DKI Luncurkan TRUST Jakarta

Langkah penguatan ini dinilai sangat krusial mengingat posisi strategis Jakarta dalam peta perekonomian dan transaksi keuangan nasional. Berdasarkan data hingga Juli 2026, KPwBI DKI Jakarta mengemban tanggung jawab besar dengan mengawasi 33,83 persen Penyedia Jasa Pembayaran (PJP), 30,55 persen penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (PUKA BB), serta 75 persen Badan Usaha Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (BB UKA) di tingkat nasional. Selain itu, Jakarta juga memberikan kontribusi yang sangat signifikan, yakni menyumbang sebesar 39,67 persen dari total transaksi industri sistem pembayaran secara nasional.

Deputi Kepala KPwBI Provinsi DKI Jakarta, Reny Julianie F., menegaskan bahwa penguatan pengawasan merupakan kunci utama untuk menjaga stabilitas sistem pembayaran. Hal ini menjadi semakin penting di tengah pesatnya pertumbuhan layanan keuangan digital yang terjadi saat ini. Untuk mengantisipasi dinamika tersebut, program TRUST Jakarta dirancang dengan bertumpu pada tiga pilar utama yang saling terintegrasi.

Baca Juga

Gencatan Senjata AS-Iran Berakhir Tragis Setelah Serangan Mendadak Rudal Balistik

Pilar pertama dari TRUST Jakarta adalah Jakarta Secure Payment Summit (JSPay Summit) itu sendiri. Pilar kedua adalah Strategic Payment and Resilient Knowledge Forum atau SPARK, yang secara khusus dirancang untuk memperkuat sinergi antarlembaga. Sementara itu, pilar ketiga adalah Payment System on Your View (POV). Pilar ketiga ini menitikberatkan pada upaya peningkatan kapasitas industri agar para pelaku usaha dapat menjadi lebih patuh, tangguh, serta adaptif terhadap perkembangan teknologi yang terus berubah dengan cepat.

Melalui inisiatif TRUST Jakarta, Bank Indonesia menargetkan penguatan di berbagai aspek penting, mulai dari tata kelola, manajemen risiko, hingga ketahanan siber. Tidak hanya itu, BI juga berfokus pada implementasi kebijakan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT PPPSPM). Program ini juga merupakan bagian integral dari pelaksanaan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030 dan telah diselaraskan dengan standar internasional yang ditetapkan oleh Financial Action Task Force (FATF).

Tantangan dalam industri pembayaran digital memang kian kompleks. Sebagai contoh, perusahaan teknologi Zentara Technologies sempat mengungkap adanya ancaman penipuan (fraud) kartu hadiah (gift card) yang menyasar sektor pembayaran digital di Indonesia. Skema manipulasi ini dikenal sulit dideteksi oleh sistem keamanan standar. Teknologi penanganan fraud tersebut dikembangkan bekerja sama dengan Paytm, salah satu pemain besar di sektor pembayaran digital asal India yang juga menjadi pionir teknologi Soundbox sejak tahun 2019. Dengan adanya potensi ancaman seperti ini, pengawasan ketat yang diusung oleh TRUST Jakarta menjadi semakin relevan.

Baca Juga

Ritual Unik Musisi Aku Jeje, Makan Rujak Hingga Menghilang demi Inspirasi Lagu Baru

Di tingkat nasional, pertumbuhan transaksi digital terus menunjukkan tren positif. Hal ini terlihat dari segmen layanan digital Jalin yang mencatat pertumbuhan sebesar 38 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selain di Jakarta, geliat transaksi digital juga terlihat di daerah lain seperti pada acara Kupang Digital Fest 2026 yang berlangsung pada 10-11 Juli 2026, di mana tercatat ada 9.870 transaksi QRIS khusus melalui wahana permainan digital, dengan transaksi di bazar UMKM mencapai Rp157 juta. Hal ini menunjukkan betapa masifnya adopsi pembayaran digital yang memerlukan pengawasan ketat demi menjaga keamanan konsumen.

Selain fokus pada sistem pembayaran, KPwBI DKI Jakarta juga aktif mendorong sektor ekonomi lainnya. Pada Selasa, 12 Mei 2026, BI Jakarta resmi membuka rangkaian Program Pendampingan JAWARA dan Export Coaching Program (ECP) Tahun 2026. BI DKI Jakarta juga memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mendorong industri perfilman sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Upaya-upaya ini sejalan dengan pernyataan Kepala KPwBI DKI Jakarta, Iwan Setiawan, yang menegaskan bahwa peran kepemimpinan kepala daerah merupakan indikator utama dalam kebangkitan ekonomi Jakarta, terutama setelah kota ini sempat mengalami deflasi sebesar 0,23 persen (mtm) pada Januari 2026, menyusul inflasi sebesar 0,33 persen (mtm) pada bulan sebelumnya.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap