BANDUNG — Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Jawa Barat mencatatkan surplus regional sebesar Rp 22,02 triliun hingga Juli 2026. Capaian ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat meninjau langsung pelaksanaan APBN di Kota Bandung pada Senin (24/8/2026).
Surplus tersebut berasal dari realisasi pendapatan negara yang mencapai Rp 85,61 triliun, sedangkan realisasi belanja negara tercatat sebesar Rp 63,59 triliun. Pendapatan negara di Jawa Barat tersebut tumbuh sebesar 6,81 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Purbaya menekankan pentingnya pemanfaatan APBN agar dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Menurutnya, APBN di Jawa Barat tidak boleh hanya berhenti pada laporan penyerapan anggaran saja, melainkan harus hadir dalam bentuk aktivitas ekonomi, dukungan bagi dunia usaha, pembangunan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Penerimaan Pajak dan Peran Industri Pengolahan
Penerimaan dari sektor perpajakan menjadi penopang utama pendapatan negara di Jawa Barat dengan realisasi mencapai Rp 81,30 triliun, atau tumbuh 7,35 persen secara tahunan. Dari total tersebut, penerimaan pajak menyumbang sebesar Rp 63,84 triliun (tumbuh 10,41 persen), sementara penerimaan dari sektor kepabeanan dan cukai berkontribusi sebesar Rp 17,46 triliun.
FIFGROUP Perluas Manfaat Kampung Sehat dengan Sanitasi Layak dan Pencegahan Stunting
Dilihat dari sektornya, industri pengolahan menjadi kontributor terbesar bagi penerimaan pajak di Jawa Barat. Sektor ini menyumbang Rp 30,60 triliun, yang setara dengan 47,93 persen dari keseluruhan penerimaan pajak di wilayah tersebut.
Realisasi Belanja Negara dan Dukungan Sektor Usaha
Di sisi pengeluaran, realisasi belanja negara di Jawa Barat mencapai Rp 63,59 triliun. Meski secara keseluruhan belanja negara mengalami kontraksi sebesar 1,45 persen secara tahunan, belanja kementerian dan lembaga (K/L) justru mengalami pertumbuhan signifikan sebesar 28,86 persen menjadi Rp 26,61 triliun.
Peningkatan belanja K/L ini utamanya didorong oleh realisasi belanja modal yang mencapai Rp 3,11 triliun, melonjak hingga 115,37 persen dibandingkan dengan posisi pada Juli 2025. Sementara itu, penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Desa telah terealisasi sebesar Rp 36,98 triliun atau sekitar 59,82 persen dari total pagu anggaran.
Harga Bitcoin Menguat 24,3 Persen dalam Sepekan di Tengah Sentimen Regulasi AS
Untuk mendukung sektor usaha kecil, APBN juga disalurkan melalui program pembiayaan. Hingga Juli 2026, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Jawa Barat mencapai Rp 23,24 triliun yang diberikan kepada 357,3 ribu debitur. Selain itu, pembiayaan Ultra Mikro (UMi) juga telah tersalurkan sebesar Rp 1,31 triliun kepada 226,4 ribu debitur. Purbaya menegaskan bahwa setiap rupiah dari APBN harus terus bekerja untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Kinerja Ekonomi Jawa Barat
Kinerja positif APBN ini berjalan selaras dengan pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat. Pada triwulan II 2026, perekonomian Jawa Barat tercatat tumbuh sebesar 5,73 persen secara tahunan (yoy) dan tumbuh 2,25 persen secara kuartalan (qoq), dengan sektor industri pengolahan sebagai penopang utama.
Sementara itu, tingkat inflasi di Jawa Barat pada Juli 2026 berada di angka 2,72 persen secara tahunan. Di sektor perdagangan, neraca perdagangan Jawa Barat sepanjang periode Januari hingga Juli 2026 juga mencatatkan surplus sebesar 13,79 miliar dolar AS.
